Banner Honda PCX

Gubernur Herman Deru Instruksikan Pemkab dan Pemkot di Sumsel Evaluasi Kelayakan Bangunan Ponpes

Gubernur Herman Deru Instruksikan Pemkab dan Pemkot di Sumsel Evaluasi Kelayakan Bangunan Ponpes

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu 8 Oktober 2025.--

PALPRES.COM- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para santri serta memastikan kelayakan bangunan pendidikan berbasis keagamaan di Sumsel.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu 8 Oktober 2025.

Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat terkait dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel.

BACA JUGA:PT Bukit Asam Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU, Wujudkan Bisnis yang Berintegritas

BACA JUGA:Harga Emas di Pegadaian 9 Oktober 2025, Antam, Galeri 24 dan UBS Meroket

Dalam kesempatan itu, Edward Candra menegaskan bahwa isu keselamatan bangunan pondok pesantren bukan hal yang bisa dianggap sepele.

Ia mengingatkan bahwa peristiwa runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo baru-baru ini menjadi peringatan penting agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.

“Masalah ini sangat serius dan harus kita pahami bersama. Pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut di wilayah masing-masing untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren,” ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut aman digunakan.

BACA JUGA:Dampak Buruk Jajanan di Sekolah, Orangtua Wajib Tahu!

BACA JUGA:PT Bukit Asam Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU, Wujudkan Bisnis yang Berintegritas

“Pemerintah harus hadir agar masyarakat merasa tenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pelaporan hasil evaluasi kelayakan konstruksi bangunan di setiap daerah,” tambahnya.

Edward menilai langkah cepat Gubernur Herman Deru membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren merupakan keputusan strategis.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait