Ini 3 Alasan Uang Bansos PKH Tahap 1 2023 yang Kamu Terima Tak Sesuai Komponen

JAKARTA, PALPRES.COM - Setelah sekian lama ditunggu, penyaluran bansos PKH Tahap 1 2023 akhirnya datang juga. 

Sejak tanggal 5 Maret 2023 lalu, penyaluran bansos ini sedang berlangsung sampai dengan hari ini. 

Seperti diketahui, penyaluran bansos regular milik pemerintah itu disalurkan kedalam 2 metode. 

Pertama, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga bisa digunakan sebagai ATM, untuk mengambil bantuannya. 

BACA JUGA:HORE! BLT BPNT Sembako Rp600.000 Cair Duluan di 83 Daerah Ini, Minggu Ke 2 Maret 2023

Kedua, melalui kantor Pos. 

Adapun penyaluran bansos melalui KKS diterapkan kepada lebih dari 400 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. 

Sedangkan penyaluran melalui Kantor Pos, akan dilakukan pada daerah dengan akses sulit sebanyak 83 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. 

Lebih tepatnya menjangkau daerah dengan akses sulit 3T (Terluar, Tertinggal, Terpencil), yang susah untuk mengakses ATM.  

BACA JUGA:KABAR GEMBIRA, Ada Bansos Baru Cair Akhir Maret 2023, Ini 3 Kategori Penerimanya

Untuk penyaluran di ATM, sebagian masyarakat penerima bansos tentu bertanya-tanya. 

Kanapa nilai bantuan yang didapat jika di hitung tidak sesuai komponen yang dimiliki. 

Seperti kita ketahui, untuk bansos PKH jumlah bantuan yang didapat berbeda-beda. 

Untuk anak sekolah SD, SMP, SMA/Sederajat mendapatkan Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.000.000. 

BACA JUGA:SIAP-SIAP! 4 BLT Ini Cair Awal Maret 2023, Cuma Modal NIK KTP Pemilik KIS Bisa Dapat

Untuk lansia dan disabilitas mendapatkan Rp2.400.000. 

Kemudian ibu hamil, dan balita Rp3.000.000.

Bantuan tersebut total diterima selama satu tahun, dan dibagi 4 tiap komponennya.

Lalu apa saja faktor sehingga bantuan yang diterima sering tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, jika dihitung berdasarkan perhitungan di atas. 

BACA JUGA:Alhamdulilah, Mulai Hari Ini BLT PKH Tahap 1 2023 Cair Ke 413 Daerah Via ATM KPM

Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Pertama, data anggota keluarga yang sedarah dengan pengurus PKH belum masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK). 

Seperti ketika anak baru lahir, anak belum dibuatkan akta kelahiran, dan juga belum dimasukan kedalam KK. 

Hal ini mempengaruhi perhitungan jumlah. 

BACA JUGA:Kalau Mau Sukses, Jauhi 5 Kebiasaan Ini!

Meskipun ada anak balita, tapi tidak terhitung sebagai komponen. 

Dikarenakan, patokannya adalah data yang sinkron dengan Dukcapil.

Kedua, meskipun anak baru lahir sudah dimasukan ke dalam Kartu Keluarga dan telah online di Dukcapil, akan sangat disayangkan jika data tersebut tidak juga dimasukan ke DTKS yang dikelola oleh Kemensos. 

Karena pada aplikasi SIK-NG data tersebut tetap tidak terbaca. 

BACA JUGA:RESMI! Bansos PKH Tahap 1 Cair Via ATM dan Pos Maret 2023 Ini, Segera Cek Namamu

Jadi yang harus dilakukan bisa mengajukan dan mengusulkan data tersebut ke DTKS melalui operator SIK-NG yang ada di desa atau keluraha tempat tinggalmu. 

Cara lainnya, bisa mengajukan secara online melalui www.cekbansos.go.id atau bisa melalui aplikasi cek bansos yang ada di Playstore.

Ketiga, komponen anak sekolah yang kamu miliki tidak padan antara Dukcapil, Dapodik milik Kemndikbud, dan Emis milik Kemenag. 

Ini juga alasannya ada anak yang telah tamat sekolah tetap terhitung bantuannya, dikarenakan masih ada datanya didalam Dapodik sekolah, dan belum dikeluarkan (mutakhirkan).  

BACA JUGA:INFO RESMI! Kemensos Cairkan BLT BPNT Sembako Rp600.000 Lewat ATM dan PT Pos Maret 2023

Solusi untuk hal ini adalah pengurus PKH harus segera mendatangi pihak sekolah, dimana anaknya bersekolah agar data tersebut dimutakhirkan. *

 

 

Sumber: