DPRD dan Gubernur Sumsel Sepakat, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan
DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2024.--
PALPRES.COM- Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang digelar pada Senin mencatatkan 7 Juli 2025 sejarah penting dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2024.
Persetujuan ini tertuang dalam bentuk Keputusan Bersama yang menandai sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Nadia Basyir, SE, menyampaikan laporan hasil pembahasan sekaligus mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan proses tersebut.
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Bakal Usut Tuntas Insiden Jembatan Ambruk di Lahat
BACA JUGA:Gubernur Sumsel Luncurkan Satgas CSR untuk Awasi Perusahaan Tambang dan Energi
Ia menyebut, dedikasi dari semua komisi dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menjadi kunci lancarnya penyusunan Raperda tersebut.
Dalam laporannya, Nadia juga memberikan catatan strategis kepada pemerintah daerah.
Salah satu poin penting adalah dorongan untuk meningkatkan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), terutama antara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Selain itu, Nadia juga menyoroti pentingnya digitalisasi pengelolaan aset daerah untuk mencegah kehilangan data dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
BACA JUGA:Rektor Unsri Ajukan 3 Usulan yang Krusial, Gubernur Sumsel Tawarkan Kerja Sama Ketahanan Pangan
BACA JUGA:Catat Tanggalnya, Gubernur Sumsel Jadwalkan Pelantikan 3.077 PPPK Sebelum Idul Adha
Ia meminta Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi mengambil langkah konkret untuk hal ini.
Banggar juga meminta agar penyusunan anggaran tahun 2025 mendatang lebih memprioritaskan program strategis OPD yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
