Rakernas KORPRI 2025, Sumsel jadi Pionir Penerapan Manajemen Talenta ASN

PALPRES.COM- Provinsi Sumatera Selatan menjadi pusat perhatian nasional setelah sukses menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri Tahun 2025 yang berlangsung di Griya Agung, Palembang, Sabtu 4 Oktober 2025.

Acara ini tidak hanya dihadiri pejabat tinggi negara, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi besar-besaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia.

Rakernas kali ini diikuti oleh 131 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, serta 18 provinsi.

Mengusung tema Korpri Solid Mewujudkan Asta Cita, forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar instansi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.

BACA JUGA:Hebat! Empat Pemuda Muba Ini Lolos Seleksi Ketat Bekerja dan Studi ke Jepang

BACA JUGA:Akhir Pekan Tiba, Simak Rekomendasi Tempat Kuliner Untuk Habiskan Liburan Seru Bersama Orang Tersayang!

Dalam kesempatan itu, Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyerahkan secara resmi Surat Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta ASN kepada Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru.

Dengan demikian, Sumsel menjadi provinsi pertama di Regional BKN VII yang menerima persetujuan tersebut.

“Rakernas ini bersejarah, karena di sini kita mencatat Sumsel sebagai pionir penerapan manajemen talenta ASN. Ini tonggak penting dalam sejarah kepegawaian nasional,” ujar Prof. Zudan dalam sambutannya.

Ia mengapresiasi Gubernur Herman Deru yang telah memfasilitasi terselenggaranya Rakernas Korpri dengan baik.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Serukan Jajaran ASN Fokus Pada Program Prioritas dan Efisiensi Belanja

BACA JUGA:Ground Checking Rutin Per 3 Bulan, Pemerintah Harapkan Bansos Tepat Sasaran!

Menurutnya, perhatian terhadap penguatan Korpri kini semakin meningkat, bahkan sejumlah provinsi telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Pornas Korpri 2027.

Lebih lanjut, Prof. Zudan menekankan pentingnya membangun birokrasi sehat dengan lima pilar utama: kepemimpinan kuat, minim intervensi politik, bebas dari kepentingan pribadi dan bisnis, serta sistem kepegawaian nasional yang terintegrasi.

Sumber: