No Calo! Pakta Integritas Jadi Syarat Mutlak Seleksi Kepemimpinan di Polda Sumsel

PALEMBANG, PALPRES.COM - Polda Sumsel melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah dan Penanda Tanganan Pakta Integritas Seleksi PKN TK II PKP T.A. 2026.

Yang bertempat di Auditorium lantai 7 Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Selasa 13 Januari 2026.

Kegiatan ini digelar serentak oleh seluruh Polda di Indonesia melalui konferensi video Zoom yang dipimpin oleh Kepala Biro (Karo) Dalpers SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan, SH, S.I.K, M.Si

Dari Polda Sumsel, kegiatan ini diikuti oleh 6 peserta Polki dan 1 Polwan untuk Seleksi PKN TK II sedangkan 20 peserta seleksi PKP yang terdiri atas 6 pria dan 14 wanita. 

BACA JUGA:Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana Pimpin Apel Perdana, Ini Pesan Tegasnya!

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Energi Nasional, PHR Bersinergi dengan Pemprov dan Polda Sumsel

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Irwasda diwakili Kombes Pol Fijar, SIK.

Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK, M Si, Kabag Dalpers AKBP Sopiyan, SIK, Kabag Psikologi AKBP Suparyono, M Psi.

Kasubbag PNS Ro SDM Penata TK I Tri Yanti S.H., para ketua tim dari 13 komponen, serta seluruh pengawas internal, termasuk Itwasda, Bid Propam, dan Paminal Polda Sumsel. 

"PKN dan PKP ini adalah bagian dari kesempatan untuk pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Polri. Untuk diketahui, PKN tingkat II dan PKP ini dulunya disebut Diklatpim atau Diklat Kepemimpinan," ungkapnya.

BACA JUGA:Sentuhan Kasih di Hari Jadi: Personel Bidlabfor Polda Sumsel Turun Tangan Bersihkan Rumah Ibadah

BACA JUGA:Tak Ada Pilih Kasih, Anggota Polda Sumsel yang Langgar Lalu Lintas Langsung Ditilang Propam!

Terpisah saat dihubungi Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya SIK, MH mengatakan bahwa Diklatpim IV ini sekarang menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Sedangkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II adalah Program pengembangan Kompetensi strategis untuk pejabat administrator senior (Eselon II) di instansi pemerintah.

Sumber: