Pemkab Muba Hadiri Rakor Kemendagri–UCLG ASPAC, Perkuat Komitmen SPM 2026

JAKARTA,PALPRES.COM- Pemkab Muba terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Hal itu ditegaskan Pj Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi didampingi Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC), serta Rakor Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu 3 Maret 2026.

Pj Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi menegaskan bahwa kehadiran Muba bukan sekadar memenuhi agenda koordinasi, tetapi sebagai wujud keseriusan daerah dalam memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan.

“SPM bukan hanya kewajiban administratif, tetapi instrumen utama memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan berkualitas,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemilik Penyulingan Minyak Ilegal Terbakar di Kecamatan Sanga Desa Jadi Tersangka

BACA JUGA:Pemkab Muba Mantapkan Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

Syafaruddin menyebutkan, Rakor tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan capaian SPM tahun 2026. 

Selain itu, kerja sama dengan UCLG ASPAC juga membuka ruang pertukaran praktik terbaik (best practices) antar pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik.

"Melalui forum ini, daerah didorong untuk lebih adaptif terhadap dinamika global, termasuk dalam penguatan tata kelola Pemerintahan, pelayanan publik berbasis kinerja, serta integrasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal," urainya.

Syafaruddin menilai, kolaborasi dengan jejaring internasional seperti UCLG ASPAC menjadi peluang penting bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas kebijakan pembangunan.

BACA JUGA:Ngabuburit Safari Ramadan di Kecamatan Lais, Bupati Muba Ajak Warga Rawat Ikon Wisata Religi

BACA JUGA:Pemkab Muba Bahas PKKPR Perkebunan Sawit, Dorong Investasi dan Serapan Tenaga Kerja

“Pengalaman daerah lain di tingkat Asia-Pasifik dapat menjadi referensi berharga. Muba harus terbuka terhadap inovasi, namun tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM mengatakan, penerapan SPM mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sumber: