PKM di Muba Jadi Program Prioritas Kepala Daerah Terbaik 1 di Sumsel

SEKAYU, PALPRES.COM- Program Keluarga Maju (PKM) yang merupakan salah satu visi unggulan Bupati Muba H M Toha Tohet mendapatkan apresiasi dari Pemprov Sumatera Selatan. 

Dimana PKM menjadi program prioritas kepala daerah terbaik 1 di Sumatera Selatan, pada penilaian tahap I perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang PPD 2026.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan Pemkab Muba dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

PKM menjadi salah satu inovasi yang mendapat apresiasi karena dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

BACA JUGA:PKM Ciptakan SDM Unggul, Musi Banyuasin Kian Melaju!

BACA JUGA:Kelola Keuangan Terbaik 2025, Polres Muba Diganjar Penghargaan dari Kapolri

Keberhasilan meraih predikat terbaik di tingkat Pemprov Sumsel juga membuka peluang lebih besar bagi Muba untuk menunjukkan kualitas perencanaan pembangunannya di tingkat yang lebih tinggi. 

Atas pencapaian tersebut, Muba resmi ditetapkan sebagai wakil Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penilaian lanjutan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 di tingkat nasional.

Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik satu di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri.

"Prestasi ini patut disyukuri tapi jangan dibanggakan, yang kita banggakan jika PKM ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Muba. 

BACA JUGA:Pemkab Muba Usung Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di HUT ke-70 Musi Banyuasin

BACA JUGA:8 Kecamatan di Muba Dapat Jatah Lahan Eks Kawasan Hutan dari Menteri LHK, Segini Besaran Luasannya?

Melalui PKM ini bertambah pelaku usaha , bertambah warga yang bekerja di perusahaan, bertambah anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi," jelasnya.

PKM merupakan janji politik Bupati Toha Tohet yang selanjutnya tertuang dalam RPJMD dan RKPD lalu didukung oleh peraturan bupati dan juknis tiap perangkat daerah dalam pelaksanaan, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan berdampak.

Sumber: