Bupati Muba Pastikan Masukan DPRD Jadi Landasan Penguatan Pembangunan

SEKAYU, PALPRES.COM- Sinergi Pemkab dan DPRD Musi Banyuasin (Muba) terus diperkuat melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-13 DPRD Muba dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Selasa 1 Juli 2026.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay dan dihadiri Bupati Muba H M Toha Tohet SH, Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, Sekda Muba H Syafaruddin, para asisten, Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala OPD.

Dalam jawabannya, Bupati H M Toha Tohet menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi-fraksi DPRD yang dinilai menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan.

"Pemkab Muba mengapresiasi seluruh pandangan fraksi-fraksi DPRD.

BACA JUGA:Butuh Lahan 50 Hektar, Proyek Strategis Daerah Bakal Dibangun di Kecamatan Bayung Lencir

BACA JUGA:Kolaborasi IDI Bersama PMI Musi Banyuasin Wujudkan Muba Sehat dengan Dua Aksi Ini

Masukan tersebut menjadi penyempurna kebijakan agar semakin tepat sasaran, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Bupati Muba menegaskan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah, efisiensi belanja, percepatan program, peningkatan investasi, penguatan BUMD dan koperasi.

Sekaligus hilirisasi komoditas unggulan guna mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Selain itu, lanjutnya Pemkab Muba terus memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pendidikan, pengembangan SDM, digitalisasi pelayanan, dan penataan aset daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

BACA JUGA:Bupati Muba Sampaikan Tiga Raperda ke DPRD Musi Banyuasin, Dua Diantaranya Hasil Inisiatif

BACA JUGA:Jalan Provinsi Sekayu-Pali Rusak, Pemkab Muba Bersama Warga Turun Tangan Lakukan Perbaikan

Sementara itu, Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

"Rapat paripurna ini menjadi strategi untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," tegasnya.

Sumber: