Gedung Baru Kejari OKI Jadi Simbol Pelayanan Hukum yang Profesional dan Humanis

KAYUAGUNG, PALPRES.COM - Peresmian gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi penanda penguatan komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Momentum tersebut juga diwarnai penguatan sinergi antara Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten OKI, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelamatkan aset milik daerah.

Peresmian gedung dilakukan dalam kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten OKI sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum terhadap aset daerah.

Dalam sambutannya, Kajati Sumatera Selatan Ketut Sumedana menegaskan bahwa gedung baru bukan sekadar menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, tetapi harus menjadi simbol meningkatnya kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Sumsel Hari Ini: Palembang hingga OKI Berpotensi Hujan Ringan

BACA JUGA:Kapolres Lubuk Linggau Apresiasi Personel atas Suksesnya HUT ke-80 Bhayangkara 2026

"Jangan sampai kantornya megah tetapi kinerjanya justru menurun.

Gedung baru harus menjadi motivasi untuk meningkatkan integritas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Yang membanggakan bukan bangunannya, tetapi kinerja orang-orang di dalamnya," tegas Ketut.

Ia menambahkan, Kejaksaan saat ini tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, mencegah persoalan hukum sejak dini, serta menyelamatkan aset negara dan daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Makin Mendunia! J&T Express Resmi Layani Pengiriman ke Lebih dari 60 Negara, Dorong UMKM Tembus Pasar Global

BACA JUGA:Menembus Lautan, PTBA dan PKBM Pesona Hadirkan Akses Pendidikan di Pulau Tegal

"Kalau ada aset pemerintah yang bermasalah, jangan dibiarkan berlarut-larut.

Segera koordinasikan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sumber: