Hibah dari APBD Harus Transparan, Ratu Dewa Jelaskan Mekanisme Penyalurannya

PALEMBANG, PALPRES.COM – Wali Kota Palembang Drs H. Ratu Dewa, M.Si menegaskan bahwa pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara transparan, selektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Menurut Ratu Dewa, sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mekanisme dan ketentuan pemberian hibah. Sebab, selama ini masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemberian hibah bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap tahun.

BACA JUGA:Senam Bersama OPD di Kambang Iwak, Wali Kota Ratu Dewa Sayangkan Minimnya Kehadiran Pejabat

BACA JUGA:Ratu Dewa Datang Mendadak di Rapat Bentuk Kampung Bersinar, Berantas Narkoba hingga ke Akar Rumput

Penganggarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan infrastruktur.

Ratu Dewa juga menekankan bahwa kondisi ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas mengharuskan setiap usulan hibah melalui pertimbangan secara cermat.

Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mekanismenya, seluruh usulan hibah harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

BACA JUGA:Seleksi Atlet PBSI Palembang Digelar di GOR Cempako, Ratu Dewa Minta Atlet Tunjukkan Mental Juara

BACA JUGA:Baru 37,78 Persen Pekerja Palembang Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Ratu Dewa Minta Perusahaan Lebih Patuh

Usulan tersebut harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran dalam APBD.

Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah.

Sumber: