Banner Honda PCX

Cegah Data OPD Berbeda, Pemkot Palembang Benahi Sistem Data untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Cegah Data OPD Berbeda, Pemkot Palembang Benahi Sistem Data untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemkot Palembang melalui Diskominfo menggelar Bimtek Statistik Sektoral 2026 untuk mengintegrasikan data OPD, mencegah duplikasi, dan mewujudkan Satu Data Indonesia yang akurat.--sumber foto: Kominfo Palembang

PALEMBANG, PALPRES.COM - Perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi memengaruhi ketepatan perencanaan dan kebijakan pemerintah. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat pengelolaan statistik sektoral melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

Upaya itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot Palembang, Selasa 17 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dengan melibatkan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang.

BACA JUGA:Bupati Muchendi Minta OPD di OKI Hadirkan Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

BACA JUGA:Palembang Sabet Juara Umum POPDA XVIII Sumsel 2026, Kumpulkan 74 Medali Emas

Dalam arahannya, Aprizal menegaskan bahwa keseragaman dan keakuratan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, data tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka administratif, tetapi harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.

"Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas," tegas Aprizal.

Ia menjelaskan, penguatan statistik sektoral merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

BACA JUGA:Kawal Program Muba Maju Lebih Cepat, Seluruh OPD dan Camat Ikuti Pemutakhiran Profil Daerah

BACA JUGA:Senam Bersama OPD di Kambang Iwak, Wali Kota Ratu Dewa Sayangkan Minimnya Kehadiran Pejabat

Dalam kebijakan tersebut, Diskominfo Kota Palembang menjalankan peran sebagai Wali Data, sedangkan BPS bertindak sebagai Pembina Data Statistik.

Untuk memastikan penerapan Satu Data Indonesia berjalan optimal, Aprizal meminta seluruh peserta Bimtek menjalankan empat hal penting.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait