Di antaranya EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (pasal 24 ayat 1).
Kemudian, EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama (pasal 24 ayat 2).
Selanjutnya Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis atau lembaga pemerintahan non kementrian terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai (pasal 24 ayat 3).