PALEMBANG, PALPRES.COM – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyampaikan bahwa dalam melakukan komunikasi publik, pemerintah perlu bertemu langsung dan menjangkau masyarakat lebih dekat.
Untuk itu, pemerintah membutuhkan instrumen untuk melakukan komunikasi publik.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Kominfo telah menyiapkan infrastruktur digitalnya dan membangun aplikasi bernama KIM.id.
“Mengingat pemerintah pusat jauh dari pemerintah daerah, KIM.id ini menjadi ujung tombak, Pemerintah perlu perpanjangan tangan langsung sampai ke masyarakat agar informasi dari pusat cepat sampai ke masyarakat,” jelas Usman dalam launching dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat (KIM), di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (15/8).
BACA JUGA:HUT ke-24, Menkominfo: IJTI Adalah Anak Kandung Reformasi
Dalam wawancara didepan puluhan wartawan, Usman, mengatakan KIM dahulu merupakan singkatan dari kelompok informasi masyarakat yang merupakan transformasi dari kelompencapir.
“Dulu namanya kelompencapir. Nah, sekarang diubah menjadi komunitas informasi masyarakat,” terangnya.
Dinamakan komunitas karena menurutnya Kemenkominfo ingin membangun kemitraan secara luas dengan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah langsung kepada masyarakat.
Dijelaskan Usman pula, KIM.id dibangun agar segala informasi dan kegiatan masyarakat di daerah bisa diunggah ke dalam KIM.id sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi apa yang disampaikan KIM.
BACA JUGA:Borobudur Ditata Ulang, Menkominfo Sebut Ada Dua Pertimbangan Utama
“KIM ini kan anggota masyarakat. Kita ambil dari kelompok masyarakat dari daerah-daerah di kabupaten dan kota. Mereka juga akan dilatih bagaimana meng-upload informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat,” lanjutnya.
KIM.id juga diharapkan dapat mengisi jika ada blank spot di daerah, termasuk di Sumatera Selatan.
Jadi, KIM.id menjadi sangat penting karena peran dan partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bisa didukung.
Lebih lanjut, Usman menjelaskan bahwa tantangan KIM.id ke depan biasanya berkaitan dengan permasalahan digital seperti blank spot dan literasi digital masyarakat.
BACA JUGA:Menkominfo Minta Ekosistem Dukung TIK kepada Jemaah Haji Indonesia