PANGKALAN BALAI, PALPRES.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin dituding tak transparan dalam mengelola Corporate Social Responsibility (CSR) ratusan perusahan di Bumi Sedulang Setudung.
Hal itu disebutkan ketua ormas Amunisi, yang dikomandoi Efriadi Effendi. Bahwa realisasi CSR di wilayah Banyuasin terkesan tidak jelas dananya.
Pasalnya, hingga saat ini tidak diketahui penyaluran dan peruntukan CSR, yang nilainya ditaksir puluhan miliar rupiah.
“Tidak ada laporan sama sekali sejauh mana kontribusi perusahaan untuk pembangunan Banyuasin,” terang Efriadi, Senin (22/8).
BACA JUGA: Pemkab OKUT Tabrak Aturan Tandatangan Nota KUA/PPAS Molor
Ia menyatakan, forum CSR yang sudah terbentuk sama sekali tidak berjalan.
Forum ini seharusnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana CSR di Kabupaten Banyuasin.
“Dari pantauan kami, forum ini sama sekali tidak berjalan,” ucapnya.
Sementara, informasi yang diterima Amunisi, setiap tahunnya perusahaan menyisihkan 2,5 persen omzet mereka untuk CSR.
“Nah, kemana selama ini pengelolaan CSR ini. Dikelola untuk apa, siapa yang menikmati,” tukasnya.
BACA JUGA:Bupati Empat Lawang Tegur Perusahaan Tak Hadir Rapat CSR
Untuk itu, Amunisi mendesak DPRD Banyuasin segera membentuk Pansus pengelolaan CSR.
“Apakah wakil rakyat selama ini tahu berapa CSR yang dikelola. Maka dari itu dewan harus bentuk Pansus. Kita kupas tuntas masalah CSR ini,” ucapnya.
Sementara, anggota DPRD Banyuasin Suistiqlal Effendi menyebutkan selama ini tidak ada laporan soal pengelolaan CSR di Kabupaten Banyuasin.
“Tidak pernah (paripurna), seharusnya ada ya, biar kami wakil rakyat tahu apa kontribusi perusahaan,” singkat dia.