PALI, PALPRES.COM - Adanya rencana pemberian Bantuan Sosial (Bansos) oleh pemerintah pusat sebagai dampak akibat akan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak mendidik.
Ketua DPD PKS Kabupaten PALI, Kuyung Rizal, kebijakan menyalurkan bansos seperti yang diwacanakan sebagai akibat akan naiknya harga BBM bersubsidi cenderung banyak terindikasi tidak tepat sasaran, tidak efektif.
"Malah diduga banyak penerima dari keluarga golongan mampu,” katanya saat dibicangi, Kamis 1 September 2022
Karenanya, ia menegaskan, PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“PKS menolak kenaikan BBM sejalan dengan sikap DPP,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sikap DPP PKS dalam menolak kenaikan BBM, karena saat ini kondisi ekonomi masyarakat yang cukup memprihantikan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
“Seperti di daerah kita ini, 80 persen masyarakat PALI bergantung pada harga karet yang saat ini kembali turun.
Kalau BBM jadi dinaikan, petani karet tambah tercekik karena penghasilan menurun sementara harga kebutuhan pokok pasti mengikuti harga BBM,” jelasnya.
Dampak lainnya apabila BBM naik adalah daya beli masyarakat semakin menurun, khususnya di Kabupaten PALI.
"Sekarang ini saja, daya beli masyarakat menurun imbas harga karet merosot sementara harga sembako merangkak naik. Kalau jadi BBM naik, maka dipastikan akan menambah derita masyarakat,” terangnya.
Ia eminta pemerintah pusat dan elit politik untuk mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM serta menghentikan pengurangan pasokan BBM jenis pertalite dan solar ke SPBU yang ada di PALI agar tidak lagi terjadi antrean panjang di tempat pengisian BBM.
“Sudah kebiasaan lama, kalau mau dinaikan, pasokan BBM dipangkas dengan alasan subsidi dinikmati orang kaya. Kami minta stop pola itu karena menyengsarakan masyarakat,” tukasnya.JOE