Temuan Safeguard Defenders itu memperkuat tuduhan, bahwa Tiongkok berupaya mengganggu, membungkam, dan membawa pulang warganya yang membangkang dan tinggal di luar negeri.
Memang Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kantor-kantor tersebut untuk membantu warganya yang membutuhkan pelayanan sipil, misalnya memperbarui surat izin mengemudi (SIM) atau dokumen lainnya.
Selain itu, Tiongkok berdalih kantor-kantor tersebut sebagai bentuk respons atas pandemi Covid-19.
Namun, laporan Safeguard Defenders mengindikasikan beberapa kantor itu telah ada sebelum pandemi mendera.
BACA JUGA: Belasan Ribu Guru Lulus PG Terancam Tak Jadi PPPK 2023
Menurut Safeguard Defenders, kantor-kantor itu aktif memersuasi WN Tiongkok tertentu untuk pulang kampung.
Contoh tentang kasus itu ditemukan Safeguard Defenders di Spanyol dan Serbia.
Pada musim panas tahun ini, menurut temuan Safeguard Defenders, Tiongkok secara terbuka menyampaikan bujukannya itu.
Safeguard Defenders mencatat sekitar 230 ribu WN Tiongkok yang dilabeli buronan telah dibujuk untuk pulang pada periode April-Juli 2022.
BACA JUGA:Selamat! Honorer Masa Kerja 5 Tahun Bakal Diangkat Jadi CPNS Tanpa Tes
Sebenarnya laporan Safeguard Defenders itu bukan satu-satunya yang menguatkan tuduhan soal Tiongkok memata-matai warganya sendiri di luar negeri dan membawa mereka pulang.
Awal November lalu The New York Times menurunkan rerportase tentang Tiongkok memanfaatkan penyelidik swasta dalam ‘penindasan transnasional’ untuk membungkam para warganya yang membangkang.
Artikel sudah tayang di jpnn.com dengan judul: Konon Tiongkok Bikin Ratusan 'Kantor Polisi' di Negara Lain, Misinya Terbongkar