SEJUMLAH warga Plaju, Kota Palembang, curhat kepada anggota DPRD Sumsel, Prima Salam SH, karena tak mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah seperti PKH atau BLT.
Curhatan tersebut disampaikan warga saat berdialog dengan Prima Salam, wakil rakyat di DPRD Sumsel asal Dapil I Kota Palembang, dalam kegiatan reses tahap III tahun 2022, Rabu (7/12) malam, di lapangan Bill Shoap Asia, 14 Ulu, Kecamatan SU II, Palembang.
M Arsiwan, warga 14 Ulu, mengeluhkan pembagian PKH yang tidak merata, ada yang dapat dan ada warga yang layak menerima bantuan malah tak dapat.
Senada dikeluhkan Menik yang juga tak dapat bantuan sosial. Dia menilai, banyak warga tak mampu yang tidak terdata sebagai penerima bantuan.
Prima Salam saat menyerap aspirasi warga Kecamatan SU II-Rossa-palpres.com
Untuk itu, warga 16 Ulu ini mengusulkan agar Dinas Sosial menambah kuota penerima PKH dan BLT.
“Banyak yang tidak terdata,” katanya.
Menanggapi keluhan warga itu, Prima Salam menjelaskan, data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Dinas Sosial setempat.
“Mungkin ada kendala di mana kendala itu tentunya harus juga ditindaklanjuti karena bantuan-bantuan, bukan hanya PKH, memang diperuntukkan bagi orang-orang yang memang berhak menerima bantuan itu,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Ia juga berharap agar verifikasi dan evaluasi terhadap data penerima bantuan terus dilakukan instansi terkait, setidaknya tiap tiga bulan, karena pembayaran bantuan-bantuan sosial dari pemerintah itu setahun empat kali.
"Semoga saja ke depan, ini bisa segera ada perubahan, karena banyak hasil reses kami yang mempertanyakan tentang itu," kata Prima Salam.
Keluhan lain yang disampaikan adalah soal jalan yang disampaikan warga Tangga Takat.
Jaya, warga Tangga Takat, menuturkan, banyak sekali jalan rusak di lingkungannya dan meminta jalan tersebut segera diperbaiki.
Sedangkan warga SU I, Hairul , meminta kenaikan insentif para ketua RT dan meminta penerangan jalan di lorong-lorong di kawasan SU I.