Uji kualitas data ini dilakukan jika ada perbedaan antara data di Dukcapil, BKN, AHU dan BPJS Tenaga Kerja.
Setelah dilakukan uji data, pemerintah baru akan memberikan data tersebut melalui informasi publik yakni melalui cekbansos.kemsos.go.id.
Meski sudah dipublikasikan, masyarakat tetap boleh melakukan sanggah melalui website tersebut.
Dan siklus terakhir baru dilakukan penetapan DTKS baru dengan merujuk pada parameter kemiskinan, bencana, evaluasi realisasi mingguan, kelahiran, kematian, perubahan data domisili.
BACA JUGA:Orang Miskin di Indonesia Naik Menjadi 9,57 Persen, Mereka Tinggal di Kota dan Desa
Dari siklus perbaikan DTKS baru ini, ada 19.615.874 usulan baru, sementara 4.460.898 jiwa lainnya dinyatakan tidak layak oleh daerah.
Selain itu, ada 33.851.038 data jiwa dilakukan perbaikan melalui siklus bulanan, verifikasi dan validasi daerah dan pemadanan Dukcapil.
Dari data ini, Kemensos selanjutnya melakukan penetapan DTKS baru pada 16 Desember 2022 sebanyak 117.702.168 jiwa yang akan menerima dana bansos.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi rujukan bagi penerima manfaat seluruh bansos dari Kemensos tahun 2023 termasuk Program Keluarga Harapan.
BACA JUGA:SAH! Bupati Empat Lawang Sandang Gelar Doktor Ilmu Hukum, Ini yang Diucapkannya
Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024, PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 10 juta keluarga.
Dari hasil evaluasi pemerintah, PKH menjadi salah satu langkah efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk.
Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya, yakni sebagai berikut:
1. Menekan angka gizi buruk dan stunting
BACA JUGA:Perdana, 5 Instruktur AHM Safety Riding Park Siap Bersaing di Thailand
2. Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah