Padahal kita mengikuti ketentuan ketentuan UU 2 tahun 2012 terkait dengan kepentingan objek vital nasional.
"Dalam kegiatan eksplorasi kami juga butuh dukungan Steak Holder dalam hal ini pemerintah daerah.
Kenapa kami butuhkan itu karrna ada kaitannya dengan ijin ijin di daerah, apa ijin angkut atau ijin masuk satu wilayah.
BACA JUGA:Warga 6 Desa Kesulitan Air Bersih, Ini Penyebab Utamanya
Kami tau bahwa bisnis di hulu migas itu semua kegiatan perizinannya ada di pusat.
Untuk terkait kegiatan pertambangannya atau kegiatan hulu migasnya, tetapi kita akan banyak menghormati juga peraturan peraturan daerah yang ada di suatu wilayah," tegasnya.
Masih kata Safei, kami punya target produksi 1 juta barel dan disisi lain masyarakat beranggapan kalau industri migas yang masuk uangnya banyak, disinilah harapan besar kami dari SKKMigas KKKS dengan adanya silaturahmi yang terus berjalan dan terus semakin erat dengan kawan kawan media kawan kawan yang khususnya di FJM atau di organisasi PWI.
"Siapa tahu dengan bantuan teman-teman media hal hal seperti ini akan tersampaikan pesan-pesan apa dan bagaimana tentang hulumigas ini.
BACA JUGA:Masyarakat Muratara Diminta Aktif Awasi Pemilu, Begini Caranya
Inilah perlu membangun sinergi SKKMigas KKKS dengan kawan-kawan wartawan.
Kalau tadi disampaikan oleh pak ketua relnya sama tujuannya sama, insya Allah kita sama sama di NKRI sama sama melaksanakan kewajiban tugas negara yang ujungnya untuk kemakmuran rakyat," pungkasnya. *