Disamping itu, pemerintah juga berusaha untuk terus memperbarui sumber data yang dipakai.
Termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya pada kemiskinan ekstrem.
Selain itu, DTKS milik Kemensos juga masih digunakan unutk bansos yang disalurkan melalui kementerian tersebut.
Sehingga semua ini sudah ada di dalam APBN, dan menjadi program.
BACA JUGA:Diklaim Paling Mahal, Inilah Keistimewaan 3 Batu Akik Indonesia, Apa Saja?
Karena ini bukan dalam konteks politik, tapi ada dalam konteks pelaksanaan APBN.
Di tengah hiruk pikuk politisasi bansos, perlu ditekankan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat miskin itu sejatinya bukanlah dari presiden atau pemerintah.
Bansos berasal dari APBN atau kas negara, yang pemasukannya diperoleh dari uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak.
Kemudian disalurkan kembali kepada rakyat melalui program perlindungan sosial.
BACA JUGA:Keberpihakan Terhadap UMKM, Ini yang Dilakukan Partai Golkar Sumsel
Untuk mengetahui nama penerima bantuan diatas, tidak lagi melalui laman www.cekbansos.go.id. saja.
Tetapi bisa juga dengan cara lainnya.
Seperti menanyakan langsung ke pihak desa atau kelurahan yang membidangi masalah sosial.