Kedua unsur ini seyogiyanya berkolaborasi dengan peruguruan tinggi seperti UIN dan sejenisnya.
BACA JUGA:6 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Mei 2024, Harga Mulai Dari Rp50 Jutaan
BACA JUGA:Asli Enak, Berikut Resep Pempek Adaan Premium Khas Palembang, Super Lembut dan Kenyal
Menurut Prof. Ubaedillah, selaku kampus yang dikenal sebagai “Kampus Pembaharu”, hendaknya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semakin mantap untuk senantiasa berada di garis paling depan dalam spirit mempertahankan diri sebagai “center for excellence” (pusat keunggulan) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan gagasan ke-Islaman.
Perguruan Tinggi Islam ini juga harus tetap menjadi “kawah candradimuka” bagi lahirnya sarjana muslim yang andal, adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman, terbuka, serta berwawasan keIslaman dan keIndonesiaan yang kuat dan iklusif.
Pada saat yang sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perguruan tinggi lainnya, lanjutnya, dalam situasi demokrasi global yang tengah tidak baik-baik saja harus menyadari posisi pentingnya demokrasi di Indonesia.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga harus menjadi komponen strategis dalam mempromosikan kesetaraan kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Islam dan dunia internasional.
BACA JUGA:Ini 8 Buah Dianjurkan di Konsumsi Pederita Stroke, Pulih dengan Cepat
BACA JUGA:OPPO A60 HP Tahan Banting dengan Harga Rp2 Jutaan, Kekuatannya Bisa Kupas Kacang hingga Belah Durian
Langkah strategis itu dapat direalisasikan melalui penyegaran kembali program pendidikan demokrasi serta dengan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil dalam satu barisan untuk melindungi demokrasi Indonesia.
Prof. Ubaedillah juga menjelaskan, sejak awal masa reformasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berhasil menorehkan sejarah dalam menginisiasi program nasional dan ‘pendidikan politik’ melalui pengembangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Berbeda dengan program pendidikan kewarganegaraan di masa lalu yang penuh dengan deviasi, pendidikan kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini lebih mengutamakan pendekatan dan metode baru dalam mengajarkan nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.
“Program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan dan pembudayaan demokrasi di Indonesia,” katanya sambil menambahkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat mengisi kekosongan program pendidikan politik publik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.
BACA JUGA:Update Harga Emas Antam Hari Ini di Butik LM Palembang, Tembus Rp1.350.000 per Gram
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Hari Ini 19 Mei 2024, Potensi Hujan Ringan Akan Turun di Wilayah Sumsel
Ia juga mengemukakan, keberhasilan awal Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang paling demokratis tidak dapat dipisahkan dari kontribusi umat Islam, dan peran dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sangat penting dalam mempromosikan dan memperkuat demokratisasi di Indonesia.