Kedua, terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:5 Alasan Ini yang Membuat Mobil Toyota Fortuner Menjadi Mobil Impian Wong Palembang
BACA JUGA:Cuma Modal e-KTP dan KK, Kamu Bisa Dapat Bansos BPNT Rp200.000, Cair Juni Mendatang, Begini Cara!
Dan ketiga terkait dengan kecukupan atas catatan laporan keuangan.
"Kewajaran hasil pemeriksaan bukan kebenaran.
Sehingga opini WTP yang diberikan BPK bukan berarti tidak ada fraud," kata dia.
Ketua DPRD OKI, H Abdiyanto Fikri mengatakan, audit BPK tidak hanya memeriksa keuangan, namun juga kinerja pemerintah daerah.
BACA JUGA:Elkan Baggott Putuskan Hubungan dengan PSSI? Buntut Tak Dipanggil ke Timnas Indonesia
"Selamat kepada Pemda OKI, raihan WTP ini jadi motivasi untuk peningkatan kinerja pemerintah," tutupnya.