Dengan diberikan penghargaan Pastika Parama ini, katanya, "Pemkab Musi Banyuasin akan terus berupaya melakukan pengawasan. Penertiban dan Edukasi tentang penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2016 untuk melindungi anak 2 usia di bawah 18 tahun dari paparan asap rokok dan juga ibu Hamil.
BACA JUGA:Polres OKI Tanggapi Keluhan Warga Air Sugihan, Sediakan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
“Karena ini merupakan salah satu upaya untuk melahirkan generasi yang sehat dan cerdas dengan tidak terpapar oleh asap rokok,"pungkasnya.
Paralegal Justice Award 2024
Pencapaian luar biasa, lurah perwakilan dari Kabupaten Musi Banyuasin kembali berhasil meraih penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) di tahun 2024.
Atas prestasi ini, Pemkab Muba dibawah komando Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi melalui bagian hukum Setda Muba kian optimis, kedepannya bisa memboyong seluruh Camat dan Lurah di Kabupaten Muba untuk mengikuti Paralegal Justice Award (PJA).
BACA JUGA:Kemenhub Buka 18 Ribu Formasi CPNS 2024, Ini Daftar Lengkapnya
BACA JUGA:Limit Pinjaman 100 Juta dengan Bunga 0,5 Persen Setiap Bulan, Segini Cicilan KUR BRI 2024 Perbulan
"Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan apresiasi atas keberhasilan kedua lurah perwakilan dari Kabupaten Muba yang sudah membawa harum daerah.
Insyaallah, tahun 2025 target kita 15 Camat dan 12 Lurah untuk mengikuti ajang Paralegal Justice Award,"ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Muba Romasari Purba saat hadir dalam podcast di Radio Gema Randik yang dipandu oleh host Febie Alfina, Senin 3 Juni 2024.
Romasari Purba mengatakan, bahwa Bagian Hukum Setda Muba siap mendukung dan mensupport lurah yang ada di Kabupaten Muba untuk membantu masyarakat dalam penanganan permasalahan hukum.
Sehingga kedepannya bisa membawa kabupaten Muba menjadi lebih baik lagi.
BACA JUGA:Lowongan Kerja BUMN PT Pertamina Marine Solutions Cek Syarat dan kualifikasinya
BACA JUGA:Penerimaan CPNS 2024: Ini Instansi dengan Formasi Terbanyak, Peluang Kamu Lebih Besar!
Jadi, lanjutnya untuk mengikuti Paralegal justice award ini, Camat, Lurah dan Kades harus bisa menangani atau menyelesaikan permasalahan tindak pidana hukum ringan yang dialami masyarakat tanpa harus ke aparat penegak hukum (APH).