PALPRES.COM - Silang pendapat tentang keakuratan data bansos dari dua lembaga membuat masyarakat dirugikan.
Hal ini berimbas pada penyaluran bantuan tambahan yang sampai sekarang belum juga dicairkan hinggs saat ini.
Beberapa hari terakhir, muncul kabar tentang silang pendapat antara dua lembaga yang menangani tentang data bansos.
Dimana permasalahan berawal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Sosial saling silang pendapat soal kemutakhiran data penerima bantuan sosial atau bansos.
BACA JUGA:UANG SUDAH SIAP Rp 11 Triliun! BLT MRP Segera Dicairkan Lewat ATM dan Pos, Cek Jadwalnya!
BACA JUGA:BERKAH AKHIR BULAN! Bansos PKH dan BLT BPNT Sembako Tahap 3 Cair Ditanggal Ini Lewat POS, Catat Ya!
Dimana ada salah satu pejabat Eselon 1 di Bappenas yang terdata sebagai penerima bansos.
Sontak saja hal ini membuat, Kementerian Sosial (Kemensos) yang digawangi oleh Tri Rismahari geram, lantaran setelah dicek, merek yakin tidak ada pejabat setingkat Eselon di Bappenas yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Kemensos.
Adu argumen yang dilontarkan oleh pemangku kebijakan tersebut tentunya serasa merugikan rakyat. Seperti terlihat mengedepankan ego semata.
Disamping itu, Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebut data bansos tidak tepat sasaran hingga 46 persen dan mencontohkan salah satu pejabat eselon satunya turut menerima, mengundang kegaduhan.
BACA JUGA:PUNYA SEJARAH PANJANGGG, Simak 4 Jenis Kijang Kapsul dan Perbedaan pada Tipenya
BACA JUGA:Tak Kunjung Cair, Akhirnya BLT MRP Rp600.000 Menemui Kejelasan, Catat Jadwalnya!
"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu kira-kira sekitar 40-an persen itu melenceng, (tepatnya) 46 persen tidak tepat," ungkap Suharso.
Terkait hal tersebut, tentunya penyelesaiannya ada di elite itu sendiri. Kewajiban kita rakyat hanya mengingatkan.
Sistem Regosek diklaim Suharso bisa melengkapi data bansos hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa turun hingga 30 persen pada akhir 2024.