Ia juga menerangkan bahwa BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.
BACA JUGA:Kemensos Salurkan 5 Bansos Periode Juli - September, Ada yang Besarannya Capai Rp20.000.000 Per KK
Lalu juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” tambahnya.
Jokowi juga sangat berharap, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit, karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang.
“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” tambahnya.
Dia juga berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.
BACA JUGA:Cara Pengajuan KK dan KTP Agar Terdata Di DTKS Untuk Dapat Bansos Tanpa Ke Desa Atau Kelurahan
BACA JUGA:4 Kriteria Pemilik Kartu BPJS Kesehatan yang Bisa Mendapatkan Bansos PKH Sebanyak 3 Bulan Sekaligus
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.
Sementara Kepala BPK RI Isma Yatun mengatakan, pertanggungjawaban APBN 2023 tercatat memperoleh opini WTP yang merupakan buah dari sinergitas antar pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Kami haturkan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Sementara itu Pj Gubernur Elen Setiadi usai menghadiri acara tersebut menyebut tekad Pemprov Sumsel akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
BACA JUGA:Begini Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Tanpa Harus Melalui Cek Bansos
BACA JUGA:Infinix Smart 6 NFC, Ada Fitur NFC, Mirip iPhone, Harga 1 Jutaan, Mau?
“Yang menjadi poin penting adalah pelayanan dengan birokrasi itu tidak boleh lagi dihambat, karena inikan berkaitan juga dengan apa yang dilakukan dengan reformasi terhadap birokrasi. Jadi pelayanan jangan diganti dengan sesuatu yang menghambat lagi,” ungkap Elen dengan singkat.