“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah,” kata Wapres.
BACA JUGA:Pj Bupati OKI Dianugerahi UHC Award, Cover 97 Persen Warganya Lewat JKN-KIS
BACA JUGA:Akui Ada Kendala, Pj Bupati Empat Lawang Tegaskan Pilkada Serentak Tak Gagal
Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya.