LUBUKLINGGAU, PALPRES.COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa memimpin rapat terkait pengurangan sekaligus penghapusan PBB dan BPHTB, pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Rapat tersebut merupakan salah satu cara dalam rangka mencari solusi kongkrit meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
Dalam arahannya, Sekda Lubuklinggau H Trisko Defriyansa menyampaikan rapat ini membahas terkait penyesuaian nilai pajak PBB.
"Pada intinya masyarakat yang mendapat pengurangan pajak mesti membuat pernyataan sedangkan terkait penghapusan objek pajak harus dibuat regulasinya karena hal ini berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah," ungkapnya.
BACA JUGA:Sekda Lubuklinggau H Trisko Defriyansa Pimpin Rapat Pembentukan Pengurus Bapor Korpri
BACA JUGA:Sekda Lubuklinggau H Trisko Defriyansa Buka Kegiatan Penumbuhan dan Perkembangan Kewirausahaan
Sementara Kepala Bapenda Kota Lubuk Linggau, H Hendra Gunawan menyampaikan pihaknya telah membuat stimulus agar nilai pajak tidak mengalami kenaikan secara signifikan.
"Terkait penghapusan pajak karena tak ada objek pajaknya serta nilai pajak terjadi tumpang tindih, maka pengurangannya sebesar 30 persen.
Adapun pihak yang mendapat pengurangan tersebut adalah pensiunan PNS, Polri, dan masyarakat tidak mampu, namun pengurangan dilakukan karena ada kenaikan pajak sebelumnya," ujarnya.
Selain itu masyarakat yang tidak mampu membayar BPHTB karena mengalami kenaikan, lalu mereka mengajukan keberatan, maka akan dilakukan pengurangan guna meringankan beban mereka.
BACA JUGA:Sekda Lubuklinggau H Trisko Depriyansa Pimpin Pembagian Bendera Merah Putih, Ada Apa Ya?
BACA JUGA:Pj Sekda Lubuklinggau Ikuti Rakor Forum Penataan Ruang Provinsi Sumsel, Ini Sasarannya
Sedangkan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan menyampaikan pajak harus tetap dibayar kecuali rumah ibadah.
Ikut hadir Kepala BPKAD Kota Lubuk Linggau, Zulfikar, Kepala Bappedalitbang Lubuk Linggau, Emra Endi Kesuma, Kabag Hukum, Aris Garnida Husein.