Jawaban itu pun terdengar aneh, bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif.
BACA JUGA:Dapat Kabar Burung Penyelenggara Tidak Netral, Tim Hukum Paslon Toharo Lakukan Ini ke KPU Muba
BACA JUGA:Paslon Toha-Rohman Bentuk Tim Khusus Hadapi Debat Kandidat Pilkada Muba 2024
Karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar pun menanggapi, jawaban paslon nomor urut 02 yang disampaikan oleh Cabup sepertinya terdengar aneh.
Sebab alih-alih memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan hubungan dengan masyarakat, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan efek intimidasi.
Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:Dua Paslon Siap Hadapi Debat Publik Perdana Pilkada Muba 2024, Intip Kesiapan Mereka?
BACA JUGA:Kajari Muba Ingatkan ASN dan Pemerintah Desa Tentang Netralitas di Pilkada Muba 2024
"Jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesungguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan demokrasi.
Lebih parahnya, kalau dia tidak berniat menyampaikan itu, justru dia sesungguhnya tidak paham dengan pertanyaan panelis," pungkas Bagindo.