Hal ini sesuai surat Plh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri nomor 800.1.2.1/e-66/BAK tanggal 29 Januari 2024 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Satuan Polisi Pamong Praja.
"Merujuk surat Dirjen Bina Administrasi wilayah, maka yang diprioritaskan adalah pelamar yang berasal dari satuan organik Sat Pol PP," terangnya.
Puluhan anggota honorer Satpol PP OKI yang hadir pada audiensi dimaksud mengaku puas setelah mendapat penjelasan dari Panselda OKI.
BACA JUGA:KKB Intan Jaya Tembak Pekerja Asal Manado di Kali Wabu Papua, Begini Kondisinya
BACA JUGA:Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana Ingatkan Masyarakat Jauhi Judi Online
Mereka juga meminta maaf karena keliru menyampaikan aspirasi di ruang publik.
"Yang kami tanyakan terkait adanya pelamar umum, bukan honorer Satpol PP yang melamar formasi pranata trantibum tersebut, mendengar penjelasan dari Panselda kami cukup puas.
Dan mohon maaf jika sehari sebelumnya cara kami menyampaikan pendapat keliru tidak melalui pertemuan seperti ini," terang Aka, perwakilan Honorer Pol PP OKI.
Aka juga berharap pemerintah dapat memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.