SURIAH, PALPRES.COM – Mantan Ibu Negara Suriah Asma al-Assad diklaim sebagai mata-mata M15 Inggris.
Klaim tersebut muncul usai beredarnya beberapa dokumen di media sosial Facebok, yang menuding Asma al-Assad adalah mata-mata badan intelijen Inggris tersebut.
Kedua dokumen tersebut konon berasal dari meja Jenderal Ali Issa Douba, Kepala Intelijen Suriah di bawah Pemerintahan Hafez al-Assad.
Dokumen tersebut diposting oleh jurnalis Suriah Nizar Nayouf di halaman Facebook-nya.
BACA JUGA:Gulingkan Presiden Assad, ‘Abu Hasan 600’ Jadi Menhan Suriah, Ini Profilnya
BACA JUGA:Gelombang Terakhir, 91 WNI Berhasil Dievakuasi dari Suriah, Begini Kondisinya
Awasi Presiden Suriah
Dokumen pertama, konon berasal dari intelijen Suriah yang menyatakan pada 1992 bahwa dokumen tersebut menempatkan Bashar al-Assad, Putra Presiden saat itu Hafez al-Assad, di bawah pengawasan.
Setelah pertemuan Bashar al-Assad bersama Asma dan mantan pejabat MI5 Eliza Manningham-Buller di sebuah hotel di London.
Bashar, yang menjadi presiden pada tahun 2000 setelah kematian ayahnya, sedang menjalani pelatihan menjadi dokter mata di London.
BACA JUGA:Siaga Satu Suriah Berlanjut, 37 WNI Kembali Dievakuasi, Begini Kondisi Terkininya
BACA JUGA:Presiden Bashar al-Assad Jatuh, Satelit Tangkap Pergerakan Militer Rusia di Suriah
Menurut dokumen itu, implementasi arahan Asma untuk menempatkan Dr Bashar di bawah pengawasan positif selama studinya di Inggris.
Kemudian disebutkan bahwa petugas divisi yang ditugaskan untuk menindaklanjuti misi tersebut menemukan, bahwa dia telah melakukan kegiatan berikut selama minggu-minggu terakhir di luar studi dan pelatihannya di rumah sakit.
Dokumen itu juga mengklaim pertemuan kedua dengan Manningham-Buller terjadi di rumah Asma di Acton selama sebuah pesta, yang juga diduga menampilkan mantan komandan stasiun MI6 Moskow Raymond Asquith.
"Meskipun malam itu adalah acara sosial, para tamu Inggris mengajukan pertanyaan politik kepada Dr Bashar (terkait dengan urusan dalam negeri Suriah dan hubungannya dengan beberapa anggota kepemimpinan di negara tersebut)," demikian bunyi dokumen tersebut.