Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kebebasan sipil dan partisipasi politik secara bertanggung jawab.
BACA JUGA:Bangunan SDN 200 Palembang Nyaris Roboh, Sekda Aprizal Tinjau dan Pastikan Perbaikan 2025
BACA JUGA:Pastikan Harga Stabil, Sekda Palembang Minta Warga Tak Belanja Berlebihan
“Kita mendorong keterbukaan informasi dan kritik yang sehat, namun tetap dalam bingkai etika dan hukum,” ungkapnya.
Edward menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendorong keterlibatan aktif generasi muda dan perempuan dalam proses politik serta pengambilan kebijakan, sebagai wujud inklusivitas demokrasi.
“Pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan media harus bersinergi. Tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri untuk menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui FGD ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian dan tantangan demokrasi di Sumsel.
BACA JUGA:Pantau Kinerja Kecamatan, Sekda Palembang Aprizal Hasyim Dorong Disiplin ASN
BACA JUGA:Sekda Palembang Sidak ASN, Tegaskan Disiplin dan Larangan Mobil Dinas untuk Mudik
“Mari kita jadikan FGD ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Sumsel,” pungkasnya.