"Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan.
BACA JUGA:Resmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan RI, Presiden Prabowo Tegaskan Ini
BACA JUGA:Bupati Ogan Ilir Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo di Masjid Kubro Indralaya
Hal ini yang harus betul betul dicermati,” ucap dia.
Dalam menerapkan hukum tanpa pandang bulu, dia menyebutkan terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh.
Perkuat Independensi Penegak Hukum
Pertama, pemerintah perlu memperkuat independensi aparat penegak hukum.
BACA JUGA:Pemkab Muba Sembelih Sapi dari Presiden Prabowo Seberat 802 Kilogram
BACA JUGA:Jenderal Dudung Dampingi Amirulhajj 2025, Emban Amanah Presiden Prabowo
Proses hukum, kata dia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau aparat negara, harus benar-benar terbebas dari intervensi kekuasaan.
Ia melanjutkan, langkah kedua, yakni transparansi menjadi kunci.
Penanganan kasus besar, seperti korupsi skala nasional, harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa menilai sendiri konsistensi pemerintah.
Kemudian langkah ketiga, sambung dia, perlunya kebijakan nol toleransi atau zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan.
BACA JUGA:MOHON MAAF! Gaji 13 PNS Kategori Ini Tidak Akan Dicairkan Presiden Prabowo, Siapa Mereka?
"Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh," ungkap Harris.
Pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI) tersebut menambahkan langkah keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif.