Namun, sebagian besar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa menimbulkan eskalasi besar.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Bangga Ponpes Bahrul Ulum jadi Ruang Sinergi Pendidikan Agama dan Modern
BACA JUGA:Herman Deru Siap Dukung Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
“Orang Palembang itu sejatinya berwatak keras, tetapi mudah diajak berunding. Konflik di Sumsel rata-rata masalah tanah, dan biasanya bisa diselesaikan lewat musyawarah,” jelasnya.
Gubernur juga menyinggung soal konflik politik, baik pada momentum Pilkada maupun Pileg.
Menurutnya, residu politik di Sumsel cenderung minim karena masyarakat lebih mengutamakan jalur ekonomi dibanding pertentangan.
“Sejarah mencatat Sumsel relatif minim catatan pemberontakan. Masyarakat lebih memilih berdagang ketimbang berkonflik,” paparnya.
BACA JUGA:Penyuluh Agama Islam Kota Palembang Dilatih Pembuatan Konten Digital, Jawab Tantangan Zaman
Sementara itu, perwakilan Staf Khusus Kemenkumham RI Yosef Sampurna Nggarang menilai kondisi Palembang dan Sumsel cukup kondusif dalam aspek HAM.
Meski demikian, pendataan tetap diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya terkait peristiwa 1965 dan 1998.
Yosef menegaskan bahwa Kemenkumham tengah menyusun peta jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Penyusunan dilakukan dari bawah, termasuk mengidentifikasi daerah dengan catatan sejarah HAM.
BACA JUGA:25.000 Guru Belajar AI, Herman Deru Tegaskan Pentingnya Literasi Digital di Era Pendidikan Baru
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Literasi Internet Murah, Sumsel Menuju Akselerasi Digital
“Seluruh konflik kami data sesuai instruksi Pak Menteri. Penyusunan dilakukan dari bawah, mulai dari daerah-daerah yang memiliki catatan terkait peristiwa HAM di masa lalu,” ujarnya.