KAYUAGUNG, PALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memperkuat langkah menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 dengan menargetkan peningkatan nilai Evaluasi Mandiri (EM) secara maksimal.
Berdasarkan hasil sementara, nilai EM OKI tercatat masih 592,5 yang menjadi dasar perumusan strategi percepatan pemenuhan indikator di seluruh klaster penilaian.
Sekretaris Daerah OKI, Ir Asmar Wijaya mengatakan, bahwa KLA bukan sekadar predikat, melainkan sistem pembangunan yang memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana dan berkelanjutan, melalui integrasi komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata Asmar, Selasa 28 April 2026.
BACA JUGA:HUT Otda ke-30: Strategi Baru OKI Sinkronkan Anggaran Daerah dengan Asta Cita Nasional
BACA JUGA:Resmi Diberangkatkan! Bupati OKI Titip Pesan Penting bagi 217 Calon Jemaah Haji 2026
Menurutnya, capaian nilai saat ini harus menjadi pijakan untuk evaluasi dan perbaikan lintas sektor.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan agar OKI dapat kembali meraih penghargaan KLA dengan capaian lebih baik dari sebelumnya.
“Kita pernah meraih penghargaan KLA kategori Pratama tahun 2023. Tahun 2026 kita harus mampu meraih kembali penghargaan tersebut dengan capaian yang lebih tinggi,” ujarnya.
Evaluasi KLA mencakup lima klaster utama, yakni
BACA JUGA:Sumsel Siaga Satu! 1.051 Personel Gabungan Kepung Titik Rawan Karhutla di OKI Sejak Dini
- hak sipil dan kebebasan;
- lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- serta perlindungan khusus.
BACA JUGA:Bukan Sekadar Seremoni! Wabup OKI Tegaskan Kartini Modern Harus Punya Kendali Penuh atas Hidupnya
BACA JUGA:Kayuagung Mulai Berbenah! Kabel Semrawut di Wajah Kota OKI Dirapikan, Bakal Ditanam di Bawah Tanah?
Seluruh klaster ini menjadi fokus penguatan melalui program terintegrasi lintas perangkat daerah.