PALEMBANG, PALPRES.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nonaktif, Iwan Tuaji, dan Alhefy Kurniawan, Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan.
Penolakan eksepsi tersebut tertuang dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan di PN Tipikor Palembang, Senin, 9 November 2026.
Dalam amar putusan selanya, majelis hakim diketuai Idil Amin SH MH menyatakan keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan, serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," ujar majelis hakim.
BACA JUGA:Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto Tangkap Pelaku Balap Liar, 19 Motor Berhasil Diamankan
BACA JUGA:Ini Angka Pelaku dan Kendaraan Yang Berhasil Diamankan Polda Sumsel Bersama Polres Jajaran
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara yang menjerat kedua terdakwa akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Usai membacakan putusan sela, majelis hakim kemudian menanyakan kesiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya.
"Baik, Yang Mulia. Untuk pemeriksaan pokok perkara, kami telah menyiapkan sekitar 15 orang saksi.
Namun, pada persidangan Senin pekan depan, terlebih dahulu akan diperiksa sekitar enam orang saksi," jawab JPU di hadapan majelis hakim.
BACA JUGA:Kasus Suap Smart Board dan Chromebook Muara Enim, 2 Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara
BACA JUGA:Sempat Penyamaran Pakai Gamis, Pencuri Kuras 7 Kotak Amal Masjid Jamik Sirojul Huda, Ini Nominalnya
Dengan demikian, persidangan kedua terdakwa akan berlanjut ke agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU.
Dalam dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp872,5 juta dari kontraktor Horizal alias Icon.
Uang itu diduga diberikan sebagai imbalan atas janji proyek pekerjaan parit dan pengerasan senilai Rp10 Miliar di Kabupaten PALI.