KAYUAGUNG, PALPRES.COM – Pengusaha orgen tunggal (OT), pelaku orkes, dan kalangan ulama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyatakan dukungan terhadap larangan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka, seperti acara hajatan.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang digelar di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026).
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, upaya menekan peredaran narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
BACA JUGA:Bikin Haru Korban! Polres OKU Timur Langsung Kembalikan Motor Curian Usai Ungkap Kasus KRYD
Keterlibatan masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.
Menurut Kapolres, pembatasan musik remix dan DJ merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba.
Langkah ini diambil berdasarkan penilaian bahwa kegiatan hiburan tertentu berpotensi menjadi tempat berkumpulnya pengedar dan pengguna narkoba.
"Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba," ujarnya.
BACA JUGA:4 Kasus Curanmor di OKI Terungkap, Polisi Amankan 3 Terduga Pelaku
Kapolres menegaskan, kebijakan tersebut bukan larangan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha orgen tunggal.
Pelaku usaha tetap dapat beraktivitas dengan membawakan jenis musik lainnya.
"Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai," katanya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung.
BACA JUGA:Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto Tangkap Pelaku Balap Liar, 19 Motor Berhasil Diamankan