Lentera Desa, Cara Bupati Muchendi Mendekatkan Layanan dan Mendengar Kebutuhan Warga

Rabu 18-11-2026,05:58 WIB
Reporter : Mujianto
Editor : Mujianto

Namun, luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas.

“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.

Masyarakat juga menyampaikan harapan terkait peningkatan insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji.

Menanggapi usulan tersebut, Muchendi mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan sesuai ketentuan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Upacara, Wakapolres Ogan Ilir Suntikkan Motivasi dan Pesan Moral di SMKN 1 Indralaya Utara

Sementara itu, di Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, aspirasi warga berkaitan dengan fasilitas ekonomi, legalitas kepemilikan tanah, dan akses telekomunikasi.

Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, meminta pemerintah daerah merenovasi pasar lama agar lebih layak digunakan.

Menurut dia, perbaikan fasilitas pasar diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Persoalan legalitas tanah juga disampaikan tokoh masyarakat, Ngadiono.

Warga transmigrasi yang telah puluhan tahun menetap di wilayah tersebut masih menghadapi kesulitan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Selain itu, keterbatasan jaringan telekomunikasi membuat masyarakat kesulitan berkomunikasi dan mengakses informasi.

Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas warga, terutama dalam memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan digital.

Menanggapi persoalan pasar, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk membantu renovasi pasar desa.

Upaya itu dilakukan dengan mempertimbangkan status pasar sebagai aset milik desa.

Terkait legalitas tanah, ia meminta instansi terkait segera melakukan inventarisasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi menghadapi persoalan serupa.

Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Kategori :