Kolaborasi UMKM, Pelaku Usaha dan Masyarakat Dukung Program Makan Bergizi di Palembang

Saat ini kebutuhan pangan untuk program makan bergizi dapat disediakan 10 persen dan 90 persennya masih membutuhkan bantuan dari pihak luar. 

Sementara itu, Deputi Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo mengatakan perlu dukungan stakeholder terkait seperti Pemerintah Pusat, Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, serta media massa. 

BACA JUGA:Puji Program Makan Bergizi Gratis di Muba, Tarmizi: Salah Satu yang Terbaik di Sumsel

BACA JUGA:Tinjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, Wamenperin: Dongkrak Industri Kecil Menengah

“Penerima bantuan program MBG memang fokus pada peserta didik, tetapi juga menyasar kelompok rentan lainnya seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Nyoto. 

Penerapan program di lapangan mungkin belum menyeluruh, dan pemerintah terus berupaya untuk menjangkau semua kelompok yang membutuhkan.

Para investor diharapkan tidak hanya fokus kepada dapur, namun juga harus melihat peluang dalam hal bahan baku. 

Selain itu, Koperasi harus menjadi ekosistem pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dalam mendukung program MBG. 

BACA JUGA:SAH! Pemerintah Tetapkan Uang Lembur PNS Tahun 2026, Kamu Dapat Berapa?

BACA JUGA:PENTING! Pemerintah Tegaskan Sekitar 1,7 Juta KPM Tercoret Dari Penerima Bansos Pada Tahap 2

Program MBG tentunya akan membutuhkan penguatan ataupun kolaborasi lintas sektor.

Seperti lembaga atau pihak terkait di daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam implementasi program MBG mengingat gizi adalah urusan bersama yang harus dibenahi. 

Koordinasi antara BGN, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan akan saling bersinergi demi kelancaran program MBG.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Pendidikan Sumsel Poniyem mengatakan di kota Palembang baru ada sekitar 10,58 persen dari 1 juta siswa (belum termasuk pesantren) yang menjadi penerima manfaat dari program MBG.

BACA JUGA:Pemkab Muba Resmi Luncurkan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Sumber: