Muba Siapkan 2 Strategi Baru Tingkatkan PAD di Tengah Penurunan DBH

Kedua, Komisi II meminta Pemkab membentuk tim pencari fakta untuk menangani sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Khususnya di sektor perkebunan, pertambangan batubara, migas, serta persoalan infrastruktur di kawasan hutan.

BACA JUGA:Pemkab Muba Buka Pelatihan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Penyidik Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II KMS HA ke Penuntut Umum Kejari Muba

“Yang penting, pembentukan tim, baik Satgas maupun tim penyelesaian sengketa lahan harus segera berjalan. 

Jika memungkinkan, Desember ini sudah kita luncurkan sehingga mulai bekerja per 1 Januari 2026,” ujar Jon Kenedi.

Ia menambahkan, tantangan ke depan semakin berat karena menurunnya dana transfer pusat yang selama ini menopang lebih dari 80 persen struktur APBD Muba.

“Karena itu kita harus memikirkan inovasi untuk memperkuat PAD agar pembangunan tetap berjalan, selaras dengan target Muba Maju Lebih Cepat,” ucapnya.

BACA JUGA:Kunjungi Sleman, Seniman Hingga Teknokrat Bakal Dilibatkan Kepengurusan TP PKK Muba

BACA JUGA:Kejari Muba Pulihkan Keuangan Negara Rp 3,7 Miliar dari Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan

Menanggapi usulan tersebut, Pj Sekda Muba Syafarudin menyampaikan apresiasi kepada Komisi II atas penyelenggaraan RDP sebagai ruang bertukar pandangan menghadapi tantangan fiskal 2026.

“Pengurangan DBH tentu sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaan program-program prioritas.

Karena itu, tidak ada pilihan selain memperkuat PAD,” katanya.

Menurut Syafarudin, sejumlah sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan masih belum digarap optimal. 

BACA JUGA:Pemkab Muba Jajaki Pendidikan Vokasi Sawit di Yogyakarta, Cetak Generasi Muda Siap Kerja!

Sumber: