Dampak Turunnya DBH, Pemkab Muba Siasati Pembiayaan Proyek Strategis dengan Cara Ini

JAKARTA, PALPRES.COM- Langkah besar dilakukan Pemkab Muba dalam mensiasati pembiayaan sejumlah proyek strategis 5 tahun ke depan. 

Hal itu dilakukan akibat berkurangnya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. 

Maka dari itu skema pembiayaan non APBD menjadi solusinya, dimana Pemkab Muba menggandeng Kementerian PPN/Bappenas RI guna menyusun strategi pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Hal ini diketahui saat Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Kondisi Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin dan Upaya Penanganan Permasalahan Fiskal Daerah, Khususnya Dampak DBH Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Pemenuhan Belanja Prioritas Daerah di Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta.

BACA JUGA:Siap-Siap! Puluhan Pelamar Akan Jalani Tes Ketat Security PT MBI di BLK Sekayu

BACA JUGA:Isu Tersangka Pengeboran Minyak Ilegal Dilepaskan, Kasat Reskrim Polres Muba: Proses Hukum Tetap Berlanjut

Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI yang telah memberikan ruang bagi Pemkab Muba untuk berkonsultasi dan mencari arahan terkait penguatan pembiayaan pembangunan daerah.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, atas kesempatan yang diberikan kepada Pemkab Muba untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai masa depan pembangunan daerah," ujar Syafaruddin.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Muba dalam mencari solusi strategis menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. 

Ia menegaskan, ke depan pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada APBD maupun transfer pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pemkab Muba Salurkan Puluhan Hewan Kurban untuk Masjid, Ponpes hingga Disabilitas

BACA JUGA:Kolaborasi Anggaran CSR, Pemkab Muba Perbaiki Jalan Antar Desa di Kecamatan Barang Hari Leko

"Saat ini kami perlu menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih beragam. 

Ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat harus mulai dikurangi dengan membuka peluang pembiayaan alternatif yang mampu mendukung percepatan pembangunan daerah," katanya.

Sumber: