DJP Bagikan Panduan Cara Penghitungan PPN 12 Persen untuk Semua Jenis Transaksi

BACA JUGA:Cegah Daya Beli Masyarakat Turun, Sri Mulyani Beberkan 4 Jurus Jitu

Karena PPN hanya dikenakan atas biaya jasa layanan untuk top up tersebut.

Sehingga, sepanjang biaya jasa layanan tidak berubah, maka dasar pengenaan PPN juga tidak berubah.

6. Perlu kami sampaikan bahwa transaksi pembayaran melalui Quick Response Code  Indonesian Standard (QRIS) merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran. 

Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang PPN.

BACA JUGA:Sri Mulyani Pastikan Bansos PKH dan BPNT Akan Lanjut di 2025, Benarkah Kuota Penerima Bertambah?

BACA JUGA:Sri Mulyani Beri Bonus Tambahan Untuk Tenaga Honorer, Tapi Kategori Ini Tidak Dapat

Sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022  tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru.

Dan yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant.

Sebagai contoh, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: 

BACA JUGA:PR Besar! Sri Mulyani Minta OJK Naikkan Literasi dan Inklusi Keuangan Capai 100 Persen

BACA JUGA:Investasi Pendidikan Sentuh Rp612 Triliun, Sri Mulyani: Penting Berinvestasi Pembelajaran Sepanjang Hidup

Pada Desember 2024, Pablo membeli TV seharga Rp5.000.000. Atas pembelian  tersebut, terutang PPN sebesar Rp550.000.

Sehingga total harga yang harus  dibayarkan oleh Pablo adalah sebesar Rp5.550.000. 

Sumber: