B20 Indonesia Beberkan Empat Masalah Pembiayaan Infrastruktur, Wamen: Kesenjangan Masih Besar

BALI, PALPRES.COM – The Business 20 (B20) Indonesia membeberkan sejumlah masalah pembiayaan infrastruktur.

Hal ini diungkap Ketua B20 Indonesia, Shinta Kamdani, saat menghadiri Forum Dialog secara hybrid dengan tema “Membangun koalisi untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan smart dalam skala besar”.

Forum dialog ini dihadiri oleh para pemimpin terkemuka dari Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan lembaga keuangan multilateral.

Shinta mengatakan bahwa B20 Indonesia secara komprehensif mengungkapkan masalah pembiayaan infrastruktur yang paling mendesak yaitu terutama adanya kesenjangan pembiayaan infrastruktur, tingkat risiko yang lebih tinggi dan kurangnya pembiayaan yang terjangkau di negara berkembang, keuntungan investasi yang lebih rendah untuk proyek hijau, dan kurangnya konektivitas digital di negara berkembang

BACA JUGA:Dukung B20 Indonesia 2022, PermataBank Dorong Kolaborasi Tingkatkan Ekonomi Inklusif

Sementara itu, Ketua Task Force Keuangan dan Infrastruktur B20, Ridha DM Wirakusumah, mengatakan kesenjangan pembiayaan infrastruktur global saat ini semakin bertambah, dengan perkiraan USD10,6 triliun di antara negara-negara G20 dan USD14,9 triliun di seluruh dunia pada tahun 2040, dan bahwa kapasitas investasi antar negara juga semakin tidak merata.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah mengganggu arus investasi ke pembangunan infrastruktur yang telah berjalan cepat dalam lima tahun terakhir, sehingga menciptakan tantangan baru bagi Indonesia untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur pada tahun 2050.

Kesenjangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah daerah dan antar wilayah masih cukup besar meskipun demikian pembangunan infrastruktur tetap sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan khusus berupa target untuk mengurangi sumber energi bertenaga batu bara secara bertahap dan percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk adanya target yang tinggi yaitu transformasi bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Pemerintah juga telah melakukan beberapa inisiatif untuk mempromosikan Public Private Partnership dan pembiayaan infrastruktur.

BACA JUGA:Kadin Hadirkan Transformasi Digital Melalui Metaverse di Ajang B20

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur dan membangun kerja sama baru antara pemerintah dan sektor swasta adalah sangat penting untuk mempercepat investasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Indonesia telah menyiapkan beberapa instrumen dan platform untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, memperluas spillover sosial dan ekonomi infrastruktur untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19, dan bergerak menuju arah pembangunan yang bersih emisi. Pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur domestik baru, seperti dana pensiun atau kredit karbon, merupakan prioritas lain untuk mendorong pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Mencapai reformasi yang komprehensif di sektor keuangan sehingga bermanfaat bagi perekonomian secara lebih inklusif akan membutuhkan upaya yang tetap dan berkelanjutan serta bentuk-bentuk baru dialog publik-swasta, tidak hanya di tingkat negara, tetapi juga di seluruh G20.

Artikel ini sudah ditayangkan di laman Kementerian Keuangan RI, dengan judul "B20-G20 Dialogue: Task Force Keuangan dan Infrastruktur “Membangun koalisi untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan cerdas dalam skala besar”

Sumber: kemenkue.go.id