Muratara Launching UHC JKN-KIS, Tembus 100,17 Persen Melebihi Target Nasional

MURATARA,PALPRES.COM - Pemerintah Daerah melaksanakan Launching Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Pelaksanaan launching tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Muratara, H. Ustad. Innayatullah, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Muratara, Dr. Arios Saplis, jajaran kepala OPD, Kapolres Muratara yang di wakili, Dandim 0406 MLM yang diwakili danramil, jajaran BPJS Kesehatan dan peserta program JKN-KIS. Yang berlangsung pada pukul 14.00 wib.

Kadinkes Muratara dr. Arios Saplis mengatakan, launching uhc menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Peraturan Turunannya, sehingga Bupati Musi Rawas Utara sangat berkomitmen dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada seluruh Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dilanjutkanya, untuk peserta JKN-KIS dari BPJS Kesehatan adalah dari PBI APBN sebanyak 128.681 jiwa, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 32.469 jiwa, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 17.678 jiwa, PBI APBD sebanyak 15.954 jiwa dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 342 jiwa

"Sementara Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadi sasaran Kepesertaan sebanyak 194.799 Jiwa, mulai nulan agustus jumlah kepesertaan berdasarkan segmentasi sebanyak 195.124 jiwa atau 100,17 Persen, melebihi target UHC sebesar 98 persen," katanya

Ia juga mengingatkan ada beberapa hal yang masih menjadi koreksi dan perhatian bersama terkait data ganda, data kematian peserta yang belum update yang menjadi pekerjaan rumah untuk perbaikan kedepan. 

Wakil Bupati Muratara H Inayatullah mengatakan bahwa program uhc merupakan program pemerintah daerah mengenai kesehatan bagi masyarakat Musi Rawas Utara.

"Program JKN-KIS ini dapat membeeikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Pemerintah Daerah," katanya

Dilanjutkanya, dengan adanya program tersebut akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat. Terutama masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Prosesnya lebih mudah, masyarakat cuman membawa ktp kepusat kesehatan dan langsung aktif kartu BPJS tanggungan pemerintah. Karana data UHC sudah terkoneksi secara langsung ke BPJS jaminan kesehatan nasional,"Pungkasnya. SIS

Sumber: