Krisis Keuangan Global, Presiden: Kepala Daerah Diminta Cek Penyebab Inflasi di Daerah
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.-tangkapan layar-presidenri.go.id
JAKARTA, PALPRES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk mengecek penyebab inflasi di daerahnya.
Hal ini dikarenakan kondisi keuangan global sedang mengalami krisis, dikarenakan pandemi Covid-19 dan perang Ukraina.
Dikutip dari laman presidenri.go.id, saat ini dunia sedang mengalami krisis pangan, energi, dan keuangan global.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong segenap jajarannya di pusat dan di daerah untuk tidak hanya sekadar bekerja rutin dan standar saja, tetapi harus bekerja secara detail.
BACA JUGA:Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno Diserahkan ke Arsip Nasional
“Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, nggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini.
Situasi global tersebut juga mendorong terjadinya inflasi yang sekarang menjadi momok di semua negara. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen (year on year).
Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Turkey yang inflasinya mencapai 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen.
Meskipun demikian, Presiden meyakini jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), maka pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen.
BACA JUGA:Presiden Apresiasi Pengenalan Teknologi Digital di Jamnas XI
Presiden juga meminta para kepala daerah bisa mengecek apa yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar,” jelas Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan bahwa angka inflasi Indonesia yang masih bisa ditahan untuk berada pada 4,94 persen adalah karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun.
Presiden pun akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN pemerintah dalam melanjutkan subsidi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: