Kunjungan DPRD Muratara ke DPMD Lahat, Bahas Mekanisme Pencairan DD hingga BUMDes dan BUMDesma

LAHAT, PALPRES.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lahat menerima kunjungan dari Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat, 21 Oktober 2022. 

Kunjungan kerja (Kunker) dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Muratara, H Herman Syamsiar MPdi didampingi sekretaris dan anggota komisi 1, serta pendamping dari Sekretariat DPRD Muratara.

Kedatangan mereka disambut baik Kepala DPMD Lahat, Darul Effendi SE Msi melakui Sekretaris, Zubhan Awali SSTP Msi didampingi Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintahan Desa, Arie Efendi SIP dan Kabid Kerjasama Desa, Ahmad Firdaus.

Tujuannya, dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan diskusi membahas tentang seputar tata cara pencairan, penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan Dana Desa (DD).

BACA JUGA: Pemkab Lahat Gelontorkan Dana Rp 10 Milyar untuk Pengaspalan 2 Titik Jalan

Kemudian Alokasi Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Ketua Komisi 1 DPRD Muratara, H Herman Syamsiar MPdi mengucapkan terima kasih karena sudah disambut dan dijamu dengan baik. 

"Tujuan kami ingin sharing dan konsultasi serta menerima masukan tentang peraturan dan masalah penggunaan dana desa, ADD dan BUMDes/BUMDesma,” tandasnya.

Terlebih lagi, sambung dirinya, segala kaitannya dengan hal diatas, DPMD Lahat begitu baik sekali dalam pelaporan maupun penggunaan.

BACA JUGA:Pemkab Lahat Dorong Pengembangan Pangan Nonberas

"Apalagi, banyak sekali BUMDes dan BUMDesma tumbuh subur di Kabupaten Lahat, oleh karena itulah kami ingin mempelajari sekaligus sharing," beber H Herman Syamsiar.

Sementara itu, Kepala DPMD Lahat, Darul Effendi SE Msi diwakili Sekretaris, Zubhan Awali SSTP Msi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke DPMD.

Dimana menjadi sebuah kebanggaan, dapat dijadikan rujukan dalam menangani Dana Desa dan BUMDes.

"Disini kebetulan ada kepala bidang yang ahli mengetahui hal itu, dari mulai aturan hingga mekanismenya," ungkapnya.

Sumber: palpres.com