Honda

Pemkot Prabumulih Tercepat di Sumsel, Nomor 3 di Indonesia dalam Penyerahan LKPD

Pemkot Prabumulih Tercepat di Sumsel, Nomor 3 di Indonesia dalam Penyerahan LKPD

Penyerahan LKPD Pemkot Prabumulih tahun ini kembali tercepat di Sumsel dan nomor tiga di Indonesia. Penyerahan dilakukan Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya.-Istimewa-Palpres.com

PRABUMULIH, PALPRES.COM- Pemerintah Kota Prabumulih kembali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 kepada Perwakilan BPK RI Sumsel pada Kamis 19 Januari 2023 kemarin. 

Hebatnya, penyerahan LKPD Pemkot Prabumulih tahun ini kembali tercepat di Sumsel dan nomor tiga di Indonesia.

Penyerahan dilakukan Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM bersama Sekda, Elman ST MM dan jajaran kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Andri Yogatama SE MM Ak di Kantor BPK RI Sumsel di Palembang.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menyampaikan, kalau Pemkot Prabumulih berkomitmen menjalankan roda pemerintahan, Prabumulih selalu berupaya semaksimal mungkin melakukan pekerjaan dengan cepat dan benar. 

BACA JUGA:Tol Simpang Indralaya-Prabumulih Tinggal Kerjakan Rest Area, Ini 5 Ruas JTTS Selesai Tahun 2023

“Sehingga, hasilnya sesuai harapan ingin dicapai. Tentunya, pengelolaan anggaran atau keuangan secara cepat, tepat, dan benar,” kata Ridho belum lama ini.

Harapannya, tentunya Pemkot Prabumulih diakhir masa jabatannya ini bisa kembali meraih opini WTP kesekian kalinya. “Karena, LKPD 2022 ini merupakan hasil keseluruhan di lingkungan Pemkot Prabumulih,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Andri Yogatama SE MM Ak mengapresiasi upaya Pemkot Prabumulih menyelesaikan LKPD 2022. 

“Kita akan terjunkan Tim BPK RI Perwakilan Sumsel, akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan obyektif LKPD 2022 ini,” pungkasnya. 

BACA JUGA:Insya Allah, Lebaran 2023 Jalan Tol Indralaya–Prabumulih Sudah Bisa Dipakai Mudik

Berita Terkait, Menanggapi pengaduan 9 tenaga kesehatan atau nakes dari Puskesmas terkait seleksi PPPK Nakes 2022 ke DPRD Prabumulih mengenai adanya dugaan kecurangan afirmasi ditanggapi oleh Wako Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM.

Orang nomor satu di Prabumulih tersebut menyarankan DPRD Prabumulih menyurati Kemenpan RB dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Menurut Walikota Ridho Yahya, pasalnya memanggil BKPSDM dan Dinkes Prabumulih dinilai percuma karena jawabannya pasti tidak memuaskan. 

Karena, ujian dan penentuan hasil seleksi PPPK Nakes menentukan BKN. Bukan BKPSDM atau Dinkes Prabumulih, hanya sebagai fasilitator saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: palpres.com