Wow! Segini Cuan yang Diterima Dapil lV dari Pemkab Lahat

LAHAT, PALPRES.COM- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dipusatkan di daerah pemilihan (Dapil) lV yang berada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Wakil Bupati (Wabup), H Haryanto SE MM MBA menuturkan, pembangunan tahun anggaran (TA) 2023 untuk Dapil lV digelontorkan sebesar Rp94 miliar atau naik kisaran 15 persen, jika dibandingkan pada 2022 hanya diangka sebesar Rp67,6 miliar.

"Nah, untuk itulah dana tersebut dapat dipergunakan demi kemajuan desa dan kecamatan di Dapil lV," ungkapnya, Kamis 9 Februari 2023.

Ia menambahkan, para pemangku kepentingan tiap kecamatan, memberikan perhatian serius dan optimal sehingga terlibat aktif.

BACA JUGA:Jelang Porprov XIV Pembangunan Venue Dikebut, Bupati Lahat Minta Perhatikan Ini

“Dengan tujuan untuk menjadikan Musrenbang sebagai instrumen penting, dalam perencanaan serta penganggaran partisipatif dapat kita wujudkan,” ungkapnya.

Dengan demikian, masih kata dirinya, pemerintah melalui stakeholder teknis diupayakan bergerak selaras, terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kelompok masyarakat miskin yang ada di desa.

“Semoga dengan realisasi pembangunan ini, dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat kemudian pembangunan yang belum terlaksana dapat kita usulkan serta realisasi pada tahun berikutnya,” tegas H Haryanto.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lahat, Feryansyah Eka Putra ST MM mengemukakan, setidaknya ada tiga prioritas pembangunan pada 2024 ini, diantaranya penguatan birokrasi reformasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

BACA JUGA:Dijamin Lolos Kartu Prakerja dan Dapat Dana Insentif Rp4.200.000, Begini 6 Caranya!

“Tentunya dari tiga prioritas ini kedepannya harus disinkronkan dengan arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel),” urainya.

Sebab, sambung dia, usulan yang selama ini diberikan secara langsung tidak bisa lagi, sebab wajib masuk ke dalam aplikasi.

“Termasuk juga, disertai foto pembangunan, volumenya dan lain sebagainya, dengan begitu, masuk entry di aplikasi SIPD,” jelas Feryansyah Eka Putra.

Tanpa, lanjut Feryansyah Eka Putra, aplikasi tersebut tidak akan bisa adanya pembangunan, apalagi dan program kerja. Tetapi, usulan harus melewati verifikasi mitra Bappeda dan kecamatan. Disinilah usulan diketahui untuk dapil 4 menjadi prioritas, tetapi mesti dilihat ditingkat provinsi dan pusat.

BACA JUGA:Bansos Sembako 2023 Cair Maret, Pemilik e-KTP dan KIS Bisa Dapat Rp2.400.000, Begini Caranya!

“Sesuai dokumen tahunan, apa yang menjadi target yang nantinya akan dilihat dari masing-masing OPD, termasuk pokok pikiran (Pokir) DPRD. Maka di validasi oleh TAPD dan barulah disetujui,” tegasnya. 

 

Sumber: