MANTAP, Gedung DPRD Lahat Dirancang Bergaya Modern Kontemporer, Ini Buktinya

LAHAT, PALPRES.COM - Bukan hanya Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, yang diwacanakan pindah ke kawasan Kecamatan Lahat Selatan, ternyata dalam Masterplan juga ada rencana pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat. 

Bahkan, saat momen acara Rapat Paripurna HUT Kabupaten Lahat sempat ditampilkan konstruksi gedung-gedung tersebut. 

Pada Masterplan tersebut, menunjukkan Kantor DPRD yang dirancang dengan arsitektur modern kontemporer, dengan ciri khas terlihat pada bangunan adalah atapnya yang terbentuk menyerupai gestur salam tangan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lahat, Limra Naupan ST MT menyebutkan, bahwa pihaknya memperkirakan pembangunan Kantor Pemkab Lahat, termasuk DPRD Lahat bakal dilakukan di tahun 2025.

BACA JUGA: Begini Cara Dapat Bansos BPNT Sembako Rp200.000, Pemilik KTP dan KK Cek Disini!

"Bukan hanya itu saja, di dalam Masterplan ada juga pembangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), klinik kesehatan, dan fasilitas lain. Kendati begitu, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tidaklah sedikit," sebutnya, Senin 12 Juni 2023.

Dia menerangkan, dikarenakan anggaran yang dibutuhkan besar, maka pembangunannya pun akan berjalan secara bertahap.

“Biaya yang dibutuhkan sangatlah besar, jadi nantinya bertahap, termasuk pemindahan pelayanan pun dilakukan tahap demi tahap,” ujar Limra.

Sementara itu, Kepala Kejari Lahat, Gunawan SH MH melalui Kasi Datun Kejari Lahat, Oktriadi SH MH menerangkan, untuk pendampingan yaitu dari Dinas PRKPP Lahat, yakni pendampingan terhadap 100 ha untuk daerah perkantoran baru di Kecamatan Lahat Selatan.

BACA JUGA:Cukup KTP, Begini Cara Pinjam Dana di BPJS Ketenagakerjaan Hingga Rp25 Juta

"Untuk tahapan saat ini oleh BPN Lahat yakni tahapan pelaksanaan, penentuaan titik-titik wilayah. 

Setelah itu ke tahap akuntan publik di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Artha Prigel,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST Msi MM mengemukakan, bahwa pihaknya menyambut positif wacana tersebut, karena penyelenggara pemerintah ialah Pemkab dan DPRD sebagai satu kesatuan. 

“Ini salah satu perluasan wilayah, karena untuk penataan kota yang saat ini, masih terbentur dengan salah satunya tanah PT KAI,” bebernya.

Sumber: