3000 Lebih ASN akan Pindah ke IKN, Tahap 1 Juli - November 2024, Ini Penjelasannya!

JAKARTA, PALPRES.COM -  Sebanyak 3000 lebih ASN akan pindah ke IKN di Pulau Kalimantan.

Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) diketahui saat ini masih dalam proses dan belum tuntas. 

Total ASN yang akan dipindakan Pemerintah ke IKN sekitar 3.246 ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hal ini dirilis secara resmi oleh Kemenspanrb RI dalam situs resminya. Dalam pengumuman resmi tersebut, pada periode Juli sampai dengan November 2024, akan ada 3.246 ASN yang akan pindah ke IKN.

Adapun ASN yang dipindahkan terdiri dari 37 kementerian atau lembaga yang ada. 

Mengenai tempat tinggal, sudah disiapkan. 

Setidaknya  sudah tersedia 1.740 hunian yang bisa mereka tempati nantinya.

Abdullah Azwar, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) mengatakan, pemindahan ini bukan hanya pindah secara fisik saja. 

Akan tetapi transfrormasi dalam budaya dan pelayanan. 

Jadi diharapkan betul ASN yang akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan kompetensi masing-masing.

Dengan adanya koordinasi yang yang baik antara Pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam tahap pemindahan IKN, setidaknya ada 5 fase yang harus dilalui. 

Terdiri sebagai berikut:

- Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara Pemerintahan. 

- Fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN. 

- Fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government.

- Fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0. 

- Fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).

Disamping itu, pola kerja digital akan terus ditekankan kedepannya. Terutama untuk yang bermukim di IKN. 

Kemudian direncanakan juga akan ada pemberian tunjangan khusus pada ASN yang dipindahkan ke IKN. 

Hal ini berdasarkan dengan PP No. 7/1977. 

Apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu, dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa pemberlakuan, akan dibahas dengan Kemenkeu kedepannya.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) juga berjanji akan mengadakan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN, untuk pertama kalinya. 

Hal ini disampaikan beliau beberapa waktu lalu usai upacara kenegaraan. 

Semoga dengan adanya hal tersebut, bisa mendorong aktifitas di IKN terus bergerak dengan cepat. 

Hal ini  sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target visi Indonesia 2045.

Salah satunya adalah membuat Indonesia sebagai negara maju.

Sekaligus mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesiasentris, pemerataan pembangunan sekaligus, dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Semoga saja, mimpi besar itu dapat segera terwujud, dan tidak ada hambatan yang berarti! *

Sumber: