Mulai Januari 2024, Masyarakat Diguyur Bansos BPNT, Beras 10 Kg, dan BLT El Nino, Plus 3 Subsidi Ini

Terkait hal tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan awalnya, jangan di politisasi.

Tujuannya untuk menjawab persoalan ancaman krisis pangan, meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. 

BACA JUGA:BLT BPNT Sembako 2024 Kapan Cair? Intip 2 Jadwal Resmi Pencairan Berdasarkan Juknis Berikut!

BACA JUGA:Lembut Gurih! Begini Cara Membuat Serabi Solo Jajanan Pasar, Dijamin Bikin Nagih

Bagitu juga dengan subsidi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Said meminta Kemensos untuk terus menyempurnakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang disinkronisasi dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. 

Sebab, DTKS menjadi acuan keseluruhan dari seluruh program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing-masing program.

Begitu juga data-data lainnya yang ada di kementerian lain, harus terintegrasi sampai ke level bawah.

BACA JUGA:Inilah Proyek Fasilitas Angkutan Batu Bara Garapan PT Bukit Asam dan PT KAI, Tingkatkan Kapasitas 20 Juta Ton

BACA JUGA:Ini Lho Perbedaan KUR dengan Pinjaman Online, 5 Poin Penting Harus Diketahui Kreditur

”Dengan demikian, pemerintah makin menunjukkan aspek teknokrasinya bahwa program ini memang semata-mata ditujukan untuk rakyat miskin menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan,” ucapnya.

Diharapkan dengan banyaknya bansos, juga dimbangi dengan akurasi data yang secara terus menerus dimutakhirkan, sehingga mendapatkan data yang terkini, dan terupdate. 

Jangan warga yang sudah meninggal masih dapat bansos, dan bansos yang sejatinya untuk masyarakat miskin diberikan ke orang kaya. *

Sumber: